Potensi Unggul Menjadi Ibu Kota Unggul
Berita pemindahan ibu kota Indonesia dewasa ini
memang tengah ramainya diperbincangkan. For
your information, berita pemindahan kekuasaan selama ini ternyata bukan
wacana forever. Pada tahun 1956
menjelang Agresi Militer Belanda, situasi yang mendesak bangsa agar segera memindahkan
ibu kota negara untuk sementara waktu dari Jakarta menuju Yogyakarta. Seiring
perkembangannya, sempat Ir. Soekarno berpikir untuk memindahtetapkan ibu kota Indonesia
dari Jakarta. Namun berbagai pendapat pun dilontarkan dari berbagai pihak.
Penolakan terhadap keputusan Bung Karno pun mencapai puncaknya karena berbagai
tuntutan, salah satunya adalah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang
mengakar dalam di Kota Jakarta. Ditambah, pada masa itu kondisi Jakarta Belum
terpuruk seperti sekarang, sehingga masih layak untuk dijadikan ibu kota Indonesia.
Namun berbeda saat ini, suatu kemustahilan jika Jakarta
dipertahankan menjadi identitas sebuah Negara. Dengan adanya keputusan Presiden
Joko Widodo tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan, penulis
rasa adalah keputusan yang bijak dan harus dilakukan demi kelancaran sistem
bernegara Indonesia.
Kalimantan yang ditetapkan, penulis rasa memiliki potensi
besar jika dijadikan ibu kota Indonesia. Beberapa potensi unggul diantaranya
adalah letak yang strategis untuk dijadikan sebuah Pusat Pemerintahan Indonesia,
sumberdaya yang berlimpah dan beragam, layaknya SDA dan ESDM-nya, ditambah
kondisi lingkungan yang masih layak bagi sebuah daerah untuk ditinggali karena
lingkungan dan minimnya skala terjadinya bencana alam.
Dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi Pulau
Kalimantan yang disebutkan tadi, berikut ini harapan untuk calon ibu kota baru Indonesia
yang penulis pikir dapat menjadikan “Indonesia Unggul” seperti halnya tema Hut
ke-74 Indonesia pada tahun 2019 ini.
1.
Hubungan yang Baik antara Daerah dengan Pusat
Seperti
bahasan pada bab sebelumnya, salah satu keunggulan pulau kalimantan dijadikan
ibu kota adalah baiknya kualitas hubungan dan koordinasi yang dapat terjalin
antara satu daerah dengan daerah lain karena letak strategis Ibu kota Indonesia.
Hal
ini pun dapat dikembangkan dalam berbagai prospek pembentuk pemerintahan,
Seperti halnya Pertahanan Nasional, Administrasi, Pemerataan Ekonomi dan Infastruktur,
bahkan Sampai pengawasan Undang-undang dan Peraturan yang dibuat. Dengan
baiknya hubungan dan sistem yang terstruktur, semua urusan pembangunan daerah
tidak akan mengalami kesenjangan pembangunan maupun sosial karena tepatnya evaluasi
dan sosialisasi daerah di Indonesia.
2.
Pemisah antara Penguasa Ekonomi dengan Politik
Teringat
pada masa orde baru, Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, menyandang julukan sebagai
“Presiden Terkorup” di dunia pada masa itu. Julukan itu dikarenakan relasi
antara penguasa politik dan ekonomi terjalin erat, sehingga terjadi penggelaran
lebar “Karpet Merah” berjalanya KKN di Indonesia. Harapanya, pemindahan ibu
kota dapat menyiasati terjadinya KKN di Indonesia, yaitu memberi jarak dan
batas antar pusat ekonomi dan politik seperti halnya yang dilakukan di USA,
antara Wangsingthon DC dengan New York.
3.
Pewujud Poros Maritime Dunia
Poros
maritime merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin
konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan,
pengembangn transportasi laut serta fokus pada keamanan maritime.
Sebagai
negara maritime terbesar di dunia, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut
yang beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya terbarukan, maupun sumberdaya tak
terbarukan, hingga energy kelautan, sampai jasa-jas kelautan yang dapat
diberdayakan agar kejayaan maritime Indonesia kembali jaya seperti pada masa
sriwijawa dan majapahit.
Kita
tentunya berharap keindahan maritime negri ini yang konon katanya sebagai
“potongan surga” tak Cuma “katanya”. Untuk itu diperlukan kerja sama dari
berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat itu
sendiri. Kedepanya ibu kota baru dapat menjadi pelopor dan coordinator seluruh
wilayah di Indonesia dalam hal pembangunan Poros Martime Indonesia.
4.
Pengelolaan Sumberdaya Kalimantan sebagai Faktor
Pendorong Pembangunan Ibu kota Indonesia
“Bertelur
tapi tak dikerami” atau “Memeras susu sapi tanpa wadah”. Begitulah peribahasa
yang tepat jika sumberdaya Pulau Kalimantan tidak dikelola dengan baik. Baik
SDA maupun ESDM, tersedia bagi bangsa Indonesia. Potensi diatas dapat kita
manfaatkan sebai faktor pendorong pembangunan ibu kota.
“Pulau
1000 Sungai”, salah satu potensi Kalimantan yang dapat dimanfaatkan, seperti
Pariwisata dan PLTA yang dijadikan sebagai investasi pembangunan ibu kota yang
unggul. Selain sungai, intensitas angin yang baik pun dapat juga dimanfaatkan
sebagai ETB Indonesia berupa PLTB. Kalimantan juga berlimpah akan batu bara dan
minyak buminya, anugerah yang tentu saja memberi banyak manfaat begi
kelangsungan hidup bernegara, asalkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan
bijaksana.
5.
Duta Pemerataan Pembangunan Nasional
Salah
satu kesalahan pembangunan ekonomi terbesar Indonesia adalah kurangnya
kesadaran dan inisiatif pemerintah untuk memeratai aspek ekonomi Indonesia.
Tercatat, pada tahun 2019 ini, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dapat mencapai
APBD hingga 74,8 triliun rupiah. Sebuah pencapian yang terpaut amat jauh jika
dibandingkan daerah lain.
Bukan
berarti suatu daerah merupakan ibu kota negara, lalu daerah yang lain akan
terbengkalai begitu saja oleh pemerintah. Harapanya, ibu kota dapat mengatur
ulang kebijkan Moneter dan kebijakan Fiskal Indonesia agar tercapainya tujuan
ekonomi makro, sekaligus mengatur mobilisasi dana domestik dengan istrumennya
berupa perpajakan dan pengeluaran per daerah yang terhubung baik dengan pusat.
Ini beberapa
harapan dari salah satu anak bangsa, untuk ibu kota baru Indonesia kedepanya.
Pada intinya harapan ini hanya seputar bagaimana memanfaatkan potensi yang
dimiliki menjadi negara Adidaya super power layaknya Uni Soviet.




